• slide_aaak.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_cts.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

 logoepeglogoatk

Slide Berita

Sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan ( SIWAS ) MA RI

Pangkalpinang, 17 November 2016 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah melaksanakan sosilaisasi tentang penggunaan dan penerapan aplikasi SIWAS MA RI untuk pengaduan. Acara ini dilaksanakan pada har...


Show...

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Surono, SH., MH. Sebagai Ketua Pengadi...

Pangkalpinang (13/7/2017), Hari Kamis Jam 09.00 WIB Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengadakan acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bpk. Surono SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Neg...


Show...

Pemanggilan Peserta Fit and Proper Test

Sub Bagian Kepegawaian dan TI : Kamis 20 Oktober 2016. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 2013, Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mut...


Show...

Pertahankan WTP, Biro Keuangan BUA MA RI mengadakan monev ke Korwil Pengadilan ...

Pangkalpinang - Dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) dan sebagai tindak lanjut hasil kompilasi Laporan Keuangan Semester I tahun Anggaran 2016 melalui e-Rekon-LK yang masi...


Show...

Penanganan Delegasi SIPP

Berdasarkan surat edaran Dirjen Badilum 253/DJU/HM02.3/2/2016 (images/artikel/Penanganan_Delegasi_Melalui_Aplikasi_SIPP.pdf) tentang penanganan bantuan panggilan / pemberitahuan melalui aplikasi SIPP,...


Show...

KPN TDN1Pangkalpinang (21/04/2016), Hari Kamis Jam 10.00 WIB Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengadakan acara Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Harto Pancono, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan menggantikan Ronald Salnofri Bya, SH., MH. Pengambilan Sumpah, Pelantikan dilakukan dengan Sidang Luar Biasa yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Sunaryo, SH., MH., berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 66/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tanggal 04 Februari 2016. Acara dimulai dengan pembacaan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dengan disaksikan oleh anggota majelis I Rusmawati, SH., MH. dan anggota majelis II Nawangsari, SH., MH. (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung) kemudian dilanjutkan dengan Serah Terima Jabatan dari Ronald Salnofri Bya, SH., MH. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang lama kepada Harto Pancono, SH., MH. Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang baru yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Harto Pancono, SH., MH.

Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam sambutannya mengingatkan pada seluruh jajaran Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi supaya para Pimpinan Pengadilan dan para Hakim memahami dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Lebih lanjut beliau menginstruksikan agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang baru dilantik dapat mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Untuk itu, sangat ditekankan agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat mewujudkan pelayanan publik yang maksimal dengan penanganan dan penyelesaian perkara yang cepat dan profesional serta transparan dengan aktif mengisi Sistem Informasi Penelusuran Perkara /CTS, dan mengenai hal ini Operator SIPP, Panitera Pengganti dan seluruh Hakim harus menguasai aplikasi tersebut.

Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung juga mengingatkan kepada pejabat yang baru bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan / konsolidasi dan koordinasi, baik ke dalam maupun ke luar melalui pembinaan dan pengawasan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing jajaran dapat terlaksana dengan baik dan sebagai Ketua Pengadilan Negeri harus menguasai tentang teknis maupun manajemen perkara, dan juga tentang adminstrasi secara umum yang menyangkut seluruh kegiatan yang berhubungan pengelolaan anggaran, keuangan, IT, kepegawaian, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan termasuk perpustakaan dan melaksanakan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah kita miliki secara konsisten.

Dan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menghimbau agar segera memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pengadilan baik menyangkut teknis penyelesaian perkara maupun administrasi umum sebagai mana hasil temuan pemerisaan BPK RI dalam pemeriksaan atas pengelolaan keuangan perkara di lingkup badan peradilan, antara lain : Pembebanan panjar biaya perkara yang tidak sesuai dengan tarif dalam SK Ketua Pengadilan tentang besaran biaya perkara, SK Ketua Pengadilan tentang panjar biaya perkara yang tidak sesuai dengan kebutuhan, pembayaran biaya perkara diterima secara langsung/tunai dari pihak-pihak yang berperkara, uang biaya proses / ATK disimpan dalam rekening pribadi, dan lain-lainnya..........serta masih banyak lagi permasalahan lain.

KPN TDN 2    KPN TDN 3    KPN TDN 5

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menegaskan tentang moral / integritas sebagai Ketua Pengadilan Negeri harus mampu menjadi contoh teladan bagi hakim, panitera dan karyawan/ti yang dipimpinnya dan harus mampu menumbuhkan rasa tanggungjawab bagi seluruh pegawai yang hal ini merupakan tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin.

Pada akhir sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menyampaikan selamat menunaikan tugas, semoga dapat melaksanakan tugas sebaik–baiknya, mampu menjabarkan amanah yang dibebankan secara profesional, sebagaimana diharapkan oleh para pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya kepada Harto Pancono, SH., MH., dan  mengucapakan terima kasih atas pengabdiannya selama senjalan tugas di Pengadilan Negeri Tanjungpandan  dan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Ronald Salnofri Bya, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan.

KPN TDN 6    KPN TDN 7    KPN TDN 8

Sidang Luar Biasa Pengambilan Sumpah dan Pelantikan serta Serah Terima Jabatan berjalan dengan baik, ditutup dengan pembacaan doa dan pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik dan pejabat yang lama, yang diawali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan para anggota majelis, diikuti Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka belitung, para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, para hakim se-wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan para undangan yang hadir. Acara diakhiri dengan makan siang dan hiburan. (TI/PTBB)

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Peraturan Terbaru

  • SE-SEKMA NOMOR 5 TAHUN 2017
    PEMBERITAHUAN JUMLAH CUTI TAHUNAN UNTUK TAHUN 2017 (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 4 TAHUN 2017
    MUTASI TENAGA KESEKRETARIATAN MENJADI TENAGA TEKNIS (PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA PENGGANTI) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 02 TAHUN 2017
    PENGADAAN HAKIM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 10/SEK/SK/III/2017
    PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYELESAIAN PERKARA YANG DIBIAYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG, PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 48/KMA/SK/II/2017
    POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 01 TAHUN 2017
    PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 37/KMA/SK/II/2017
    PENINGKATAN KELAS PADA DUA PULUH SEMBILAN PENGADILAN AGAMA KELAS II MENJADI KELAS I B DAN DUA PULUH SATU PENGADILAN AGAMA KELAS I B MENJADI KELAS I A (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 39/KMA/SK/II/2017
    PENINGKATAN KELAS PADA TIGA PENGADILAN MILITER TIPE B MENJADI TIPE A (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 38/KMA/SK/II/2017
    PENINGKATAN KELAS PADA DUA MAHKAMAH SYAR’IYAH KELAS II MENJADI KELAS I B (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 36/KMA/SK/II/2017
    PENINGKATAN KELAS PADA EMPAT PULUH ENAM PENGADILAN NEGERI KELAS II MENJADI KELAS I B DAN TUJUH BELAS PENGADILAN NEGERI KELAS I B MENJADI KELAS I A (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)

slide PT Babel

  • A._Panani.jpg
  • adika_triarta.jpg
  • andi_haryono.jpg
  • Annastacia.jpg
  • Ashef_Dharmawan.jpg
  • Bintar_Asli.jpg
  • Bu_Netti.jpg
  • DEWI_APRILIA_P._NINGRUM_S.Kom.jpg
  • Dewi_wulandari.jpg
  • Didiek_Budi_Utomo.jpg
  • Dodi_Permana.jpg
  • Dwi_Prastyo.jpg
  • EDI_SUPARTA_RASWADIPUTRA.jpg
  • Edyyusniadi.jpg
  • Eni_Kusrini.jpg
  • FIRDA_SAPRIANTI.jpg
  • Firmansyah.jpg
  • Fitriyanti_Utari.jpg
  • H.AKSIR.jpg
  • Hasiamah_Destiawati.jpg
  • Herman.jpg
  • Ira_novianti.jpg
  • IRHANSYAH.JPG
  • Ita_Dewi.jpg
  • Jeferson.jpg
  • Luki_Pudi_asmata.jpg
  • Mahfud_widi_priyono.jpg
  • Mahuti.jpg
  • MOCH_ROMADHON.jpg
  • Mohammad_Idroes.jpg
  • Nawangsari.jpg
  • nofriandi_pratama.jpg
  • Nuragraini.jpg
  • Nurdiyatmi.jpg
  • nur_aslam.jpg
  • P_RIDARTO.jpg
  • R._BERLIAN_SH.jpg
  • Rambang.jpg
  • SEVIA_DWIKRISNAWATY.jpg
  • Siti_komari.jpg
  • SUGIYANTO_SE.jpg
  • SUNARYO.jpg
  • Suryani.jpg
  • SURYATI.jpg
  • Syamsuar.jpg
  • TATI_SUWARTI.jpg
  • Wenny_Fitriani.jpg
  • Yetti_Iriany_S.jpg
  • yeyen_ku.JPG
  • YEYEN_WAHYUNI_A.Md.jpg

Statistik Pengunjung

263771
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
848
1905
3902
253246
33545
66566
263771
IP Anda : 54.161.53.213
2017-07-25 15:47