• slide_aaak.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_cts.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

 logoepeglogoatk

Slide Berita

Sosialisasi Peningkatan Nilai Akreditasi dan RB PT Babel

Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung H. Widiono, SH., MBA., MH. membuka acara Sosialisasi Peningkatan Nilai Akreditasi dan Reformasi Birokrasi ( RB ) pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2017 di rua...


Show...

Upacara Bendera Memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke 89 Tahun 2017 di Pengadilan T...

Pangkalpinang (27/10/2017); Berdasarkan Surat dari Menteri Pemuda Dan Olah Raga RI Nomor : 10.131/MENPORA/DII/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dalam...


Show...

Penanganan Delegasi SIPP

Berdasarkan surat edaran Dirjen Badilum 253/DJU/HM02.3/2/2016 (images/artikel/Penanganan_Delegasi_Melalui_Aplikasi_SIPP.pdf) tentang penanganan bantuan panggilan / pemberitahuan melalui aplikasi SIPP,...


Show...

Sosialisasi Reformasi Birokrasi ( RB )

Pangkalpinang, 09 Agustus 2017. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, H. Widiono, SH., MBA., MH. memimpin langsung acara Sosialisasi Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan di ruang Sidang Utam...


Show...

Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 di Pengad...

Pangkalpinang (2/10/2017); Berdasarkan Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI Nomor : B-908/M.Sesneg/Set/TU.00.04/09/2017 tanggal 25 September 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, ma...


Show...

Hasilnya, seluruh pengadilan kini telah memiliki layanan informasi online dimana para pencari keadilan dapat dengan mudah mengaksesnya, dimanapun dan kapanpun.Kesempurnaan layanan ini tetdiri dari berbagai unsur. Selain unsur dukungan teknologi yang baik, juga perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dalam melayani publiknya, pengadilan dituntut untuk memiliki tenaga-tenaga humas yang profesional.
Karakteristik pengadilan yang unik, membuat para humas di pengadilan juga unik, misalnya tidak boleh mengomentari putusan. Keunikan karakter di pengadilan inilah yang harus mampu dikemas dengan baik oleh para humas pengadilan. Dilandasi akan kebutuhan tersebut, MA bekerja sama dengan USAID melalui program Change For Justice (C4J) mengadakan pelatihan kehumasan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa-Rabu, 22-23 Oktober 2013.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keahlian kepada para humas pengadilan dalam memberikan informasi dengan cara terbaik" ungkap kusumastuti selaku perwakilan dari USAID dalam sambutannya.
Sementara menurut Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Mustofa, SH., MH kegiatan ini membawa manfaat besar bagi para humas. "Kalau humasnya sudah profesional, tentu akan membentuk citra positif pengadilan.".
Citra Pengadilan tak lepas dari peran humas. Humas sebagai pintu gerbang informasi. Humas, memang dituntut untuk senantiasa proaktif dalam melayani publik akan informasi.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Peraturan Terbaru

  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017
    FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 72/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR BAGI MEDIATOR NON HAKIM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 71/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 70/KMA/SK/III/2018
    PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018
    ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • PERMA NOMOR 2 TAHUN 2018
    HAKIM KHUSUS TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • PERMA NOMOR 1 TAHUN 2018
    TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • SEMA NOMOR 1 TAHUN 2018
    LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017
    PEMBERLAKUKAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 08 TAHUN 2017
    PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)

Slide PT Babel

  • A._Panani.jpg
  • adika_triarta.jpg
  • andi_haryono.jpg
  • Annastacia.jpg
  • Ashef_Dharmawan.jpg
  • Bintar_Asli.jpg
  • Bu_Netti.jpg
  • DEWI_APRILIA_P._NINGRUM_S.Kom.jpg
  • Dewi_wulandari.jpg
  • Didiek_Budi_Utomo.jpg
  • Dwi_Prastyo.jpg
  • EDI_SUPARTA_RASWADIPUTRA.jpg
  • Edyyusniadi.jpg
  • Eni_Kusrini.jpg
  • Fahiman_Basyir.jpg
  • FIRDA_SAPRIANTI.jpg
  • Firmansyah.jpg
  • Fitriyanti_Utari.jpg
  • H.AKSIR.jpg
  • Hasiamah_Destiawati.jpg
  • Hasnawati.jpg
  • Herman.jpg
  • Ira_novianti.jpg
  • IRHANSYAH.JPG
  • Ita_Dewi.jpg
  • Jeferson.jpg
  • LIAN_HENDRY_SIBARANI.jpg
  • Luki_Pudi_asmata.jpg
  • Mahfud_widi_priyono.jpg
  • Mahuti.jpg
  • MOCH_ROMADHON.jpg
  • Naisya_Kadir.jpg
  • Nawangsari.jpg
  • nofriandi_pratama.jpg
  • Nuragraini.jpg
  • nur_aslam.jpg
  • P_RIDARTO.jpg
  • R._BERLIAN_SH.jpg
  • Rambang.jpg
  • SEVIA_DWIKRISNAWATY.jpg
  • Siti_komari.jpg
  • SUNARYO.jpg
  • Suryani.jpg
  • SURYATI.jpg
  • Syamsuar.jpg
  • TATI_SUWARTI.jpg
  • Wenny_Fitriani.jpg
  • Yetti_Iriany_S.jpg
  • yeyen_ku.JPG
  • Yuda_Haryanto.jpg

Statistik Pengunjung

344011
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
31
135
1459
341115
6332
9195
344011
IP Anda : 23.20.7.34
2018-05-25 04:01