• slide_aaak.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_cts.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung


Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) adalah upaya Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia, dengan pelayanan berbasis elektronik melalui SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara ), SIWAS ( Sistem Informasi Pengawasan ) untuk pengaduan dan layanan pendaftaran perkara online ( e-Court ). 

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

 logoepeglogoatk

Slide Berita

UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE 73 TAHUN 2018 DI PT BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, Senin 12 November 2018 bertempat di halaman kantor Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada pukul 08.00 WIB seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Pengadilan Negeri Koba d...


Show...

Upacara Bendera Memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke 90 Tahun 2018 di Pengadilan T...

Pangkalpinang (29/10/2018); Berdasarkan Surat dari Menteri Pemuda Dan Olah Raga RI Nomor : 10.15.1/MENPORA/DII/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka d...


Show...

KETUA PN MUNTOK DAN KOBA DILANTIK HARI INI

Pangkalpinang (30/10/2018): Dua ketua PN yang dilantikdan diambil sumpahnya pada Jumat 26/10/2018 masing-masing Golom Silitonga SH MH, menjabat sebagai ketua Pengadilan Negeri (PN) Muntok dan Hendra...


Show...

PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BERUPA PERALATAN DAN MESIN

Sehubungan dengan adanya Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin pada Kantor Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, maka Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan melakukan Penjualan Dimuka Umum (Lelang) ...


Show...

Ketua Mahkamah Agung Resmikan 85 Pengadilan baru di Melonguane

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H meresmikan pengoperasian 85 pengadilan baru di Melonguane Kabupaten Talaud, pada Senin 22 Oktober 2018. Acara peresmian tersebut sengaja dis...


Show...

HUT MAHKAMAH AGUNG RI KE 73 DI PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang (19/8/2018), Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Agung RI ke-73, yang merupakan hari bersejarah bagi Ma...


Show...

KPN TDN1Pangkalpinang (21/04/2016), Hari Kamis Jam 10.00 WIB Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengadakan acara Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Harto Pancono, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan menggantikan Ronald Salnofri Bya, SH., MH. Pengambilan Sumpah, Pelantikan dilakukan dengan Sidang Luar Biasa yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Sunaryo, SH., MH., berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 66/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tanggal 04 Februari 2016. Acara dimulai dengan pembacaan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dengan disaksikan oleh anggota majelis I Rusmawati, SH., MH. dan anggota majelis II Nawangsari, SH., MH. (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung) kemudian dilanjutkan dengan Serah Terima Jabatan dari Ronald Salnofri Bya, SH., MH. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang lama kepada Harto Pancono, SH., MH. Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang baru yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Harto Pancono, SH., MH.

Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam sambutannya mengingatkan pada seluruh jajaran Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi supaya para Pimpinan Pengadilan dan para Hakim memahami dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Lebih lanjut beliau menginstruksikan agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang baru dilantik dapat mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Untuk itu, sangat ditekankan agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat mewujudkan pelayanan publik yang maksimal dengan penanganan dan penyelesaian perkara yang cepat dan profesional serta transparan dengan aktif mengisi Sistem Informasi Penelusuran Perkara /CTS, dan mengenai hal ini Operator SIPP, Panitera Pengganti dan seluruh Hakim harus menguasai aplikasi tersebut.

Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung juga mengingatkan kepada pejabat yang baru bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan / konsolidasi dan koordinasi, baik ke dalam maupun ke luar melalui pembinaan dan pengawasan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing jajaran dapat terlaksana dengan baik dan sebagai Ketua Pengadilan Negeri harus menguasai tentang teknis maupun manajemen perkara, dan juga tentang adminstrasi secara umum yang menyangkut seluruh kegiatan yang berhubungan pengelolaan anggaran, keuangan, IT, kepegawaian, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan termasuk perpustakaan dan melaksanakan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah kita miliki secara konsisten.

Dan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menghimbau agar segera memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pengadilan baik menyangkut teknis penyelesaian perkara maupun administrasi umum sebagai mana hasil temuan pemerisaan BPK RI dalam pemeriksaan atas pengelolaan keuangan perkara di lingkup badan peradilan, antara lain : Pembebanan panjar biaya perkara yang tidak sesuai dengan tarif dalam SK Ketua Pengadilan tentang besaran biaya perkara, SK Ketua Pengadilan tentang panjar biaya perkara yang tidak sesuai dengan kebutuhan, pembayaran biaya perkara diterima secara langsung/tunai dari pihak-pihak yang berperkara, uang biaya proses / ATK disimpan dalam rekening pribadi, dan lain-lainnya..........serta masih banyak lagi permasalahan lain.

KPN TDN 2    KPN TDN 3    KPN TDN 5

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menegaskan tentang moral / integritas sebagai Ketua Pengadilan Negeri harus mampu menjadi contoh teladan bagi hakim, panitera dan karyawan/ti yang dipimpinnya dan harus mampu menumbuhkan rasa tanggungjawab bagi seluruh pegawai yang hal ini merupakan tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin.

Pada akhir sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menyampaikan selamat menunaikan tugas, semoga dapat melaksanakan tugas sebaik–baiknya, mampu menjabarkan amanah yang dibebankan secara profesional, sebagaimana diharapkan oleh para pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya kepada Harto Pancono, SH., MH., dan  mengucapakan terima kasih atas pengabdiannya selama senjalan tugas di Pengadilan Negeri Tanjungpandan  dan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Ronald Salnofri Bya, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan.

KPN TDN 6    KPN TDN 7    KPN TDN 8

Sidang Luar Biasa Pengambilan Sumpah dan Pelantikan serta Serah Terima Jabatan berjalan dengan baik, ditutup dengan pembacaan doa dan pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik dan pejabat yang lama, yang diawali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan para anggota majelis, diikuti Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka belitung, para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, para hakim se-wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan para undangan yang hadir. Acara diakhiri dengan makan siang dan hiburan. (TI/PTBB)

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Peraturan Terbaru

  • 200/KMA/SK/X/2018
    KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 722/SEK/SK/XI/2018
    PENETAPAN DAFTAR KODE WILAYAH UNTUK PENOMORAN SURAT PADA 85 (DELAPAN PULUH LIMA) PENGADILAN BARU (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • PERMA NOMOR 5 TAHUN 2018
    KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • PERMA NOMOR 4 TAHUN 2018
    PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018
    Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019 (1. Peraturan Perundang-undangan / 7. Instuksi Presiden / Tahun 2018)
  • 117/KMA/SK/VI/2018
    Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 133/KMA/SK/VII/2018
    PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • 122/KMA/SK/VII/2018
    PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR SISTEM INFORMASI PENGADILAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • SEMA NOMOR 2 TAHUN 2018
    PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP SEMUA JENIS SURAT KETERANGAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2018)
  • PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017
    FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)

Pengumuman

Slide PT Babel

  • A._Panani.jpg
  • adika_triarta.jpg
  • andi_haryono.jpg
  • Annastacia.jpg
  • Ashef_Dharmawan.jpg
  • Bintar_Asli.jpg
  • DEWI_APRILIA_P._NINGRUM_S.Kom.jpg
  • Dewi_wulandari.jpg
  • Didiek_Budi_Utomo.jpg
  • Edyyusniadi.jpg
  • Eni_Kusrini.jpg
  • Fahiman_Basyir.jpg
  • FIRDA_SAPRIANTI.jpg
  • Firmansyah.jpg
  • Fitriyanti_Utari.jpg
  • H.AKSIR.jpg
  • Hasiamah_Destiawati.jpg
  • Hasnawati.jpg
  • Herman.jpg
  • Ira_novianti.jpg
  • IRHANSYAH.JPG
  • Ita_Dewi.jpg
  • Jeferson.jpg
  • LIAN_HENDRY_SIBARANI.jpg
  • Luki_Pudi_asmata.jpg
  • Mahfud_widi_priyono.jpg
  • Mahuti.jpg
  • MOCH_ROMADHON.jpg
  • Naisya_Kadir.jpg
  • Nawangsari.jpg
  • nofriandi_pratama.jpg
  • Nuragraini.jpg
  • nur_aslam.jpg
  • R._BERLIAN_SH.jpg
  • Rambang.jpg
  • SEVIA_DWIKRISNAWATY.jpg
  • Siti_komari.jpg
  • SUNARYO.jpg
  • Suryani.jpg
  • SURYATI.jpg
  • Syamsuar.jpg
  • TATI_SUWARTI.jpg
  • Wenny_Fitriani.jpg
  • Yetti_Iriany_S.jpg
  • yeyen_ku.JPG
  • Yuda_Haryanto.jpg
  • Yuningtyas_Upiek_K.jpg
  • yus_yuli.jpg
  • Zulmiadi.jpg

Statistik Pengunjung

696414
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
170
2626
14972
657269
69832
54331
696414
IP Anda : 54.159.44.54
2018-11-22 01:17