Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melaksanakan Rapat Koordinasi dan Pembinaan untuk Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional dan Struktural pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung serta Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Bersamaan itu juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Dalam materi pembinaan yang disampaikan, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memberikan sejumlah arahan, antara lain :

  1. Terus meningkatkan wibawa instansi agar mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan termasuk pengadilan
  2. Agar meningkatkan kualitas putusan, harus sesuai dengan pengetahuan dan bermanfaat
  3. Mengingatkan kepada seluruh jajaran pimpinan Pengadilan Negeri untuk mempersiapkan segala hal untuk menuju WBK dan WBBM
  4. Terkait pelaksanaan penyimpanan data SIPP (database SIPP), untuk setiap Pengadilan Negeri dapat dan segera berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
  5. Untuk seluruh pimpinan Pengadilan Negeri memperhatikan keberhasilan eksekusi, karena salah satu indikator keberhasilan Ketua Pengadilan Negeri dalam memimpin tercermin melalui hal tersebut
  6. Untuk setiap Pengadilan Negeri menyerahkan Laporan Bulanan secara tepat waktu
  7. Untuk Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Negeri rutin melaksanakan rapat koordinasi internal
 

Rapat Koordinasi dan Pembinaan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menyampaikan beberapa hal seperti :

  • Sehubungan dengan pencanangan WBK dan WBBM di wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, harus memperhatikan beberapa hal, antara lain
    • Pelayanan publik yang prima untuk para pencari keadilan, tidak berbelit-belit, cepat, dan tepat
    • Harus memiliki Standar Operasional Pelayanan (SOP), karena menjadi tolak ukur dalam bekerja, meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan dalam bekerja karena ada sanksi jika melanggar, dan dapat memunculkan inovasi
    • Partisipatif, dengan melibatkan aktor-aktor lain yang berkepentingan
    • Akuntabel
    • Berkelanjutan, artinya terus disesuaikan dengan situasi yang ada, terus direvisi
    • Transparansi
    • Berkeadilan (menjangkau seluruh masyarakat)
  • Memperkuat bidang kehumasan, bekerja sama dengan media untuk menyampaikan rencana kerja dan pencapaian yang berhasil diraih dalam melakukan pelayanan

Panitera Pengadilan Tinggi Bangka Belitung turut menyampaikan beberapa arahan, seperti terkait dengan dana BIMTEK dari DIPA 03, sekitar bulan Februari atau Maret kepada seluruh panitera Pengadilan Negeri untuk mengusulkan para Panitera Pengganti yang benar-benar berminat untuk mengikuti bimtek tersebut

Sekretaris Pengadilan Tinggi Bangka Belitung :
  • Terkait informasi pelaksanaan diklat dari Mahkamah Agung, untuk setiap Pengadilan Negeri dapat membuka akun instagram pusdiklat menpim MA RI untuk mengetahui informasi diklat dan pendaftarannya
  • Agar data SIKEP dapat segera diperbaharui
  • Penyampaian LHKPN agar dilaksanakan tepat waktu

Terkait pelaksanaan BIMTEK, karena jumlah satker di wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung hanya sedikit, akan dicoba berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk kemungkinan digabung pelaksanaannya dengan PTA Kep. Bangka Belitung dan satker dibawahnya