Selasa, 15 Juli 2025 | Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) dengan tema “Penguatan Integritas Hakim di Lingkungan Peradilan Umum”. Kegiatan ini dipimpin oleh H. Bambang Myanto, S.H., M.H., selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, dan dihadiri oleh para Ketua Pengadilan Tinggi dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk konsolidasi dan penguatan arah kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam meningkatkan kualitas dan integritas Hakim serta tenaga teknis Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum (15/07/2025).
Dalam pemaparannya, Dirjen Badilum menyampaikan bahwa saat ini Ditjen Badilum telah menerapkan sistem Rapor Penilaian Kinerja, yang mencakup lima komponen utama, yaitu:
- Kedisiplinan dan Penilaian Kinerja
- Prestasi dan Pengembangan Diri
- Kepemimpinan dan Potensi Individu
- Kondisi Pribadi
- Integritas
Dari kelima komponen tersebut, integritas menjadi faktor paling utama. Artinya, apabila nilai integritas seorang Hakim adalah nol, maka nilai keseluruhan rapor kinerja juga akan bernilai nol. Hal ini menegaskan bahwa integritas adalah pondasi utama bagi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Berdasarkan hasil profiling dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, ditemukan bahwa masih banyak hakim yang tidak direkomendasikan untuk promosi jabatan karena adanya catatan terkait integritas. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap citra lembaga peradilan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Untuk memperkuat integritas aparatur peradilan, disampaikan pula beberapa strategi penguatan, antara lain:
- Penerapan kode etik secara konsisten
- Pemberdayaan pimpinan sebagai teladan
- Penguatan budaya kerja yang transparan dan akuntabel
- Penghindaran gaya hidup mewah dan perilaku konsumtif
- Penerapan pola hidup sederhana sesuai SE Dirjen Badilum No. 4 Tahun 2025
Di akhir sesi, Dirjen Badilum juga menggarisbawahi pentingnya peran Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam pembinaan dan pengawasan di bidang administrasi dan teknis yudisial. Pengadilan Tinggi diharapkan mampu menjaga standar kualitas layanan peradilan, meningkatkan kepemimpinan dan SDM, serta mengawasi jalannya peradilan di wilayah hukum masing-masing.
