Pangkalpinang (Selasa, 20/10/2020), Ketua, Wakil Ketua, 3 Hakim Tinggi dan Hakim Adhoc Tipikor Tingkat Banding serta Panitera Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menghadiri Webinar melalui aplikasi Zoom Meeting tentang “Sosialisasi Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Tahun 2019-2020”, yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, dengan nara sumber dari Kemenko Polhukam, Stranas Pencegahan Korupsi, MA RI dan Kemenkominfo serta BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara).

Kepala Subdit Statistik dan Dokomentasi Ditbin Mindilum Bapak Yayat Sudrajat, bertindak mewakili MA RI antara lain menyampaikan, pengertian SPPT-TI adalah satu kesatuan rangkaian dari sistem manajemen perkara pidana (proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan atau penetapan) yang melibatkan Komponen Peradilan Pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas) dengan memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan data dan informasi yang bermanfaat dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan. Dirjen Badilum telah mengeluarkan Surat tanggal 15 Januari 2019 terkait Pedoman Pengisian Data SPPT-TI Tingkat Pusat; SPPT-TI dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia; Diharapkan di masa yang akan datang, proses administrasi di 4 K/L penegak hukum dapat diakomodir aplikasi SPPT-TI ini secara online.

Perlu diketahui, bahwa SPPTTI bukan menggantikan sistem yang ada saat ini di lingkungan MA RI  (seperti Direktori Putusan, SIMARI, SIPP, dll); Pertukaran data hanya dilakukan pada tingkat pusat; Satker Pengadilan harus disiplin melakukan input data di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP); Pengelolaan Pusat Pertukaran Data (Puskarda) ada di Kemenkopolhukam; Jaminan kerahasiaan, menjadi tanggung jawab BSSN; Untuk jaringan komunikasi dikelola oleh Intra Government Secure Network (IGSN);

Sebagai tindaklanjut dari Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, program SPPTTI menjadi salah satu Aksi Pencegahan Korupsi mendapatkan penambahan target perluasan wilayah implementasi pada tahun 2020 sebanyak 25 provinsi dan 109 Kota/Kabupaten. Perluasan tersebut akan menjadi penilaian dalam target Stranas Pencegahan Korupsi Tahun 2020, maka perlu disosialisasikan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada APH di daerah terkait peran masing-masing APH dalam pertukaran data SPPT-TI, agar tercapai satu kesepahaman secara nasional terkait SPPT-TI guna mendukung penegakan hukum yang memenuhi nilai-nilai transparansi proses hukum, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.